Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Serentak Tahun 2019

     Pengasih (kecpengasih)-- Berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 800/680/II/2019 Tentang "PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF SERENTAK TAHUN 2019".

     Berdasarkan Surat Komisi Pemeberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/9459/KSP.00/01-16/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Serentak Tahun 2019 serta sejumlah proses penegakan hukum yang telah dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antar kebutuhan pendanaan proses politik dengan penyimpanan pengelolaan keuangan Negara/daerah baik itu dalam proses pengadaan barang/jasa, perizinan dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut diatas kepada Kepala OPD agar :

1. Memastikan bahwa pengelolaan APBD khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya tidak di

    salah gunakan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum;

2. Memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik terbebas dari gratifikasi, suap, pungutan liar, dan

    pemerasan;

3. Memastikan bahwa setiap Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri diOPD masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang 

    undangan yang berlaku dan tidak menyalah gunakan kewenangan atau tugasnya.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.