KONTRASEPSI APA YANG TEPAT DAN MUDAH UNTUK MECEGAH BABY BOOM DI TENGAH PANDEMI COVID-19?

Oleh : Ir. Sudarmi PKB Pengasih

Dalam rangka mencegah baby boom di tengah pandemic covid-19, PD IBI DIY mengadakan Sharing Online bekerja sama dengan perwakilan bkkbn DIY dan dkt. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, dengan menghadirkan 4 Narasumber yaitu Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA dari Perwakilan BKKBN DIY, Sutarti, S.SIT., MPH, Dr. H. Risanto Siswosudarmo, SpOG (K) dan Esther Indriyanti, AMD.Keb.

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Ukik Kusuma Kurniawan dari Perwakilan BKKBN DIY menyampaikan 4 point yaitu :

  1. Dampak Covid-19 terhadap program Banggakencana
  2. Data Pelayanan KB masa Covid-19
  3. Kebijakan dan strategi cegah putus pakai pemakaian kontrasepsi
  4. Penyediaan alat kontrasepsi

Ada beberapa dampak covid 19 terhadap program Banggakencana yaitu :

  1. Menurunnya kesertaan ber KB akibat adanya keterbatasan akses, perubahan pola alkon (ganti cara). Juga adanya himbauan utk tidak ke tempat faskes kalau tidak darurat.
  2. Adanya penurunan aktifitas poktan, adanya protocol kesehatan untuk tidak berkerumun maka BKS tidak ada pertemuan kelompok.
  3. Mekop lini lapangan juga mengalami penurunan termasuk pertemuan POKJA Kampung KB dan pemantauan dari OPD KB.

Dalam melaksanakan pelayanan KB, Bidan/Dokter harus sesuai dengan protocol keseharan yaitu memakai APD dan masker, menerapkan jaga jarak termasuk dalam pemberian Pil dan Kondom, Pasien membuat perjanjian sebelum datang ke Faskes/PMB, tetap menggunakan masker dan bila suntik sebaiknya pasien tengkurap menghadap arah yang berlawanan dengan provider.

Selama masa pandemic covid-19,  trend pemakaian kontrasepsi cenderung  mengalami penurunan  di seluruh Kab/Kota . Penenurunan terbanyak yaitu di bulan April yang awalnya (Maret) ada 2.548 menurun menjadi 2.110. Hal tersebut dapat mengakibatkan baby boom kalau tidak segera diantisipasi. Untuk hal tersebut BKKBN telah membuat kebijakan dan strategi  untuk cegah putus pakai kontrasepsi dengan tujuan mempertahankan keberlangsungan peserta KB aktif dan meningkatkan cakupan peserta KB baru.

Kebijakan yang dilakukan oleh BKKBN tertuang dalam Perban No. 9 tahun 2019 dan SE No. 8 tahun 2020 yaitu :

  1. Pembinaan kesertaan ber KB dan pencegahan putus pakai melalui berbagai media terutama media daring
  2. PKB bersama kader IMP melakukan analisis R/I/PUS untuk mengetahui persebaran PUS yang memerlukan pelayanan KB pil, Suntik, IUD dan Implan.
  3. PKB dapat mendistribusikan Pil dan Kondom dibawah supervise faskes/dokter/bidan setempat
  4. PKB berkoordinasi dengan faskes/PMB dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pelayanan Kb serta pembinaan kesertaan ber KB
  5. Mengajak PMB/Bidan sebagai pengawas dan Pembina dalam hal ditribusi alkon yang dilakukan PKB.

Ada 12  strategi yang ditempuh oleh BKKBN dalam rangkan peningkatan kesertaan ber KB  yaitu :

  1. Alternatif penggunaan alokon jangka pendek selama masa pandemic seperti Pil, Suntik dan kondom
  2. Menggerakkan secara aktif pola KIE yang gencar untuk memberikan pemahaman tentang tetap perlunya dilakukan pelayanan KB dengan mengikuti prosedur pencegahan covid
  3. Pemberdayaan peran PKB/PLKB untuk berperan aktif dalam menggerakkan pelayanan KB pada masa pandemic covid-19
  4. Memantau pelayanan KB di Faskes dan PMB
  5. Memberikan bantuan APD (masker dan handscoon) untuk pelayanan KB bagi PMB
  6. Mengembangkan hotline informasi pelayanan KB dan Kespro
  7. Membuat aplikasi pemantauan bumil, KB PPPK dan keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (kerjasama dengan PD IBI dan UGM)
  8. Memperkuat jaringan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja (termasuk provider pelayanan KB KR) melalui WA group dan webinar
  9. Membuat ILM tentang himbauan memutus rantai penyebaran covid dan tetap ker KB di masa pandemic covid-19
  10. Memastikan ketersediaan alkon, baik di OPD KB Kab/kota maupun di faskes dan PMB
  11. Memberikan KIE kepada PUS untuk menuda kehamilan pada masa pandemic covid-19.
  12. Melakukan pengadaan minipil untuk meningkatkan cakupan peserta KB bari pasca persalinan dan pasca keguuran.

Sedangkan point terakhir yang disampaikan P. Ukik bahwa penyediaan/stok  kontrasepsi di DIY masih cukup sampai Desember 2020 dan sudah proses pengadaan alkon untuk stok sampai  dengan Desember 2021. Adanya regulasi baru untuk penyaluran alkon ke PBM yang sudah teregister dalam SIM R/R BKKBN serta diperbolehkannya PKB menyalurkan Pil dan Kondom, harapannya akan mengurangi angka putus pakai kontrasepsi di masa pandemic covid 19.

Materi kedua disampaikan Bidan Sutarti, S.SIT., MPH selaku ketua IBI DIY menyampaikan materi tentang dukungan IBI DIY kepada bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan KB di tengan pandemic Covid-19.

Diawali dengan menyampaikan tugas dan wewenang bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berncana, akhirnya ketua IBI menyampaikan beberapa rekomendasi pelayanan KIA dan KB selama masa pandemic covid-19 antara lain :

  1. Pastikan semua peralatan dan perlengkapan sudah di desinfeksi
  2. Semua pelayanan dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu melalui telpon/WA
  3. Lakukan pengkajian komprehensif berkaitan dengan kewaspadaan pemularan (tentang status pasien)
  4. Bidan harus menerapkan prosedur pencegahan covid-19, cuci tangan, jaga jarak, dan semua pakai masker
  5. Pastikan bidan dan tim selalu menggunakan APD sesuai kebutuhan pelayanan. Terapkan cara pemasangan dan pelepasan yang benar.
  6. Jika bidan tidak siap dengan APD sesuai kebutuhan dan tidak memungkinkan untuk memberikan pelayanan, segera lakikan kolaburasi dan merujuk pasien ke PKM/RS
  7. Lakukan skrining terhadap factor resiko infeksi covid-19. Apabila ditemukan factor resiko, segera dirujuk ke PKBRS terdekat sesuai standar
  8. Pelayanan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, BBL serta KB pada masa pandemic mengacu pada panduan dari Kemenkes, PB. POGI IDAI dan PP IBI.

Materi dari dr. Risanto diawali dengan kondisi penduduk Indonesia bahwa penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan, sedangkan apabila jumlah penduduk besar tetapi tidak berkualitas, maka merupakan beban pembangunan.

Kondisi Indonesia saat ini adalah masih tingginya AKI. Beliau memaparkan adanya 3 pilar utama dalam strategi penurunan AKI yaitu :

1. Keluarga berncana dengan menggunakan MKJP yaitu IUD pasca salin.

2. Kesehatan maternal antara lain :

a. Penanganan Bumil : ANC, INC, PNC di faskes yang memadai. Bidan hanya menolong kelahiran resiko rendah

b. Pelayanan obstetric emergensi yang cepat dan tepat

c. AMP yang sistematik, kontinyu, rekomendasi dan implementasinya

3. Komitmen semua stik holder (UU, Pejabat, Pemerintah, petugas, masyarakat)

Permasalahannya di masa pandemic ini, program KB mengalami penurunan. Menurut dr. Risanto secara nasional terjadi penurunan rata-rata 37.1 %. Adanya protokaol kesehatan agar tidak terjadi penularan, upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Kb adalah dengan WA group, Life streaming, Radio, TV, Web, Bilboard dan Sosmed seperti FB, IG, dll.

Sedangkan pilihan KB di masa Pandemi paling tidak harus aman dan efektif, sederhana dan mudah pemakaiannya, tidak membutuhkan tindakan berulang-ulang, mudah didapat, murah dan nyaman dipakai, tidak mengganggu hubungan seks, mudah hamil kembali bila diperlukan dan diterima oleh masyarakat. Menurut jenisnya ada 3 yaitu metode sederhana, metoda efektif dan metode permanen. Intinya bahwa KB di masa pandemic adalah jaga jarak antara pemberi pelayanan dan pasien yang dilayani. Selain itu asalkan protokolnya dapat terpenuhi, semua jenis kontrasepsi bisa diberikan ke PUS. Namun demikian agar tidak terjadi kerumunan, maka PUS bisa janjian dulu/ kontak  dengan bidannya dulu. Demikian penjelasan dari dr. Risanto.

Untuk materi terakhir dari DKT Indonesia, yang merupakan organisasi social marketing  yang mempunyai misi menyediakan pilihan sarana KB yang aman, memaparkan tentang ketersediaan dan kesiapan alkon di era pandemic ini, khususnya untuk kebutuhan PMB (praktek mandiri bidan).

Dari keempat materi tersebur, akhirnya bisa kita simpulkan bahwa :

  1. Di masa pandemic ini, pelayanan KB harus tetap dilaksanakan dengan mengacu pada protocol kesehatan yang telah direkomendasikan. Karena kalau tidak dilaksanakan dengan alasan takut tertular covid-19, maka bisa diprediksi akan terjadi babyboom.
  2. Semua jenis kontrasepsi tetap bisa dilakukan pemasangan kecuali MOP dan MOW.
  3. Untuk pencabutan IUD atau Implant, karena membutuhkan interaksi yang cukup lama antara provider dan pasien, maka sementara diberikan kontrasepsi non MKJP. Untuk pencabutannya ditunda sampai kondisi memungkinkan.
  4. KB pasca salin dapat menjadi pilihan paling efektif.