Kecamatan Pengasih
Rubrik : Berita
Pembinaan Dan Penyuluhan Kesadaran Hukum
2017-01-10 23:41:27 - by : kecpengasih

   Pengasih (kecpengasih.com)--Era keterbukaan informasi dan kebebasan
yang terjadi saat ini telah membuka mata masyarakat tentang banyaknya
pekerjaan yang masih harus dibenahi dibidang penyadaran dan penegakkan
hukum di Negara ini. Dengan semakin tingginya intensitas pemberitaan
terkait berbagai isu yang terjadi di Indonesia, saat ini masyarakat jadi
semakin kritis dan peka dalam menilai masalah-masalah hukum. Namun
tidak bisa dipungkiri kepekaan dan daya kritis yang tinggi terhadap
permasalahan hukum juga terkadang tidak didukung pengetahuan dan
pemahaman yang utuh tentang teori serta aplikasi hukum dalam kehidupan
sehari-hari. Beberapa upaya hukum yang dilakukan antara lain dengan cara
meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan, sosialisasi berbagai
peraturan perundang-undang, serta keteladanan dari Kepala Negara dan
jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakkan supremasi
hukum. dengan begitu diharapkan hukum bisa berfungsi dalam penyelesaian
masalah secara adil.


   Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan
Hak Azasi Manusia (HAM) mengeluarkan peraturan dengan No.PHN.HN.03.05-73
Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan
Kelurahan/Desa Sadar Hukum. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
maka kebijakan poltik hukum yang ditempuh Pemerintah terhadap Pemerintah
Daerah yang dapat mengatur dan mengurusu urusan Pemerintah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing Daerah dengan
mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).Adsministrasi Pemerintah memegang peranan yang penting karena
keterlibatan Pemerintah yang besar pada proses pembangunan sistem
administrasi. Pembangunan agar tercapai seperti yang diharapkan maka
yang harus diperhatikan adalah adanya Aparat Pemerintah memiliki
kualitas yang memadai. Tujuan Pembangunan dapat tercapai dimulai dari
jajaran terendah yaitu Pembangunan di tingkat Desa.


   Hakekat
Pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup
masyarakat terutama meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah
Desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sehingga tercapainya stabilitas
keamanan yang sehat dan dinamis.


   Pemerintah Desa perlu
dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien serta
Pemerintah Kecamatan dituntut untuk berperan aktif dalam usaha pembinaan
dan pengawasan administrasi yang dilakukan untuk aparatur Pemerintah
Desa sehingga akan terwujud administrasi yang tertib dan dapat mendorong
pelaksanaan di Pemrintah wilayah Pedesaan.


   Kondisi masyarakat
untuk kesadaran hukum dapat dilihat dari tinjauan segi bentuk
pelanggaran, segi pelaksanaan bentuk hukum, segi jurnalistik dan dari
segi hukum. Serta pelanggaran yang marak saat ini meliputi tindakan
kriminal, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna motor, pelanggaran
tindak anarkis dan terorisme, korupsi, penyalah gunaan hak, pemerkosaan
dan lain-lainnya.


   Pada Senin (09/01/2017) pukul 09.00 WIB
bertempat di Baledesa Kedungsari Kecamatan Pengasih diadakan Pembinaan
dan Penyluhan Kesadaran Hukum untuk warga masyarakat, dengan dihadiri
oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulonprogo, Camat Kecamatan Pengasih,
Sekcam Kecamatan Pengasih, Kasi Trantib Kecamatan Pengasih, Kasi
Pemerintah Kecamatan Pengasih, Kapolsek Pengasih, Danramil Pengasih,
Bhabinkamtibmas Desa Kedungsari, Babinsa Desa Kedungsari, Kepala Desa
(Kades) Kedungsari beserta perangkatnya, Dukuh-dukuh Desa Kedungsari,
LKMD, BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih.


  
Acara Pembinaan dan Penyuluhan di Baledesa Kedungsari Kecamatan
Pengasih dengan mengambil tema " Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan
Korupsi Pengeloalaan Keuangan Daerah Khususnya Pengeloalaan Keuangan
Desa, " dengan menghadirkan dua nara sumber pemateri yakni dari
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulonprogo Bapak Anang Zaki ( Kasi Intel )
dan Camat kecamatan Pengasih Bapak santoso, SIP, M.Si serta sebagai
pemandu acara pembinaan dan penyuluhan kesadaran hukum yakni Bapak
Hartono, SH, M.Hum ( Kasi Trantib Kecamatan Pengasih). Dalam acara
Pembinaan dan Penyuluhan Kesadaran Hukum di Baledesa Kedungsari
Kecamatan Pengasih dihadir sekitar kurang lebih 100 orang dari warga
masyarakat.


   " Diucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak
telah hadir dalam acara Pembinaan dan Penyuluhan Kesadaran Hukum ini,
serta dengan agenda membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam
Pencegahan Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Pengelolaan
Keuangan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk meteri akan disampaikan
dari Kejaksaan negeri Kabupaten Kulonprogo dan Bapak Camat Kecamatan
Pengasih. Baru-baru ini kita sering mendengar dengan kejadian dikalangan
masyarakat yang berurusan dengan hukum yakni maraknya aksi genk klithih
dan melibatkan anak-anak remaja serta organisasi masyarakat yang tidak
jelas. Kondisi keadaan warga masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan
Pengasih saat ini adem ayem damai, rukun, dan toleransi antar umat
beragama tetap terjaga, " Sambutan dari Kepala Desa Kedungsari ( Bapak
Sabingin).


  "Pertisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi
Pengelolaan Keuangan daerah Khususnya Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai
tolok ukur bahwa Dana desa merupakan dan yang sangat menggiurkan
sehingga kalo tidak berhati hati dalam pengelolaan keuangannya pasti
akan tergiur. Desa yang berada diwilayah Kabupaten Kulonprogo masih
banyak yang kebingungan dalam pengelolaan keuangan Dana desa tersebut.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulonprogo akan pro aktif melakukan
pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa karena dana desa
masih rawan untuk dikorupsi. Pengelolaan Dana Desa untuk bukti
pendukungnya masih banyak yang belum lengkap dan rawan jika ada temuan
dalam penyelewengan dana desa tersebut. Pembanguna Desa merupakan urusan
bersama dengan masyarakat dan kepedulian masyarakat dengan pembangunan
desa sangat diutamakan. APBDes maupun RAPBDes harus transparan serta
diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut berpatisipasi
dalam kegiatan pembangunan Desa. Besarnya dana desa yang mengalir ke
Desa regulasi relatif baru dan belum dipahami oleh Desa Pemangku
kepentingan. Karena ketidak tahuan dalam pengelolaan keuangan Desa akan
mengakibatkan munculnya massalah. Masyarakat bisa melakukan pengawasan
terkait dengan kinerja pemerintah desa. Seluruh Perangkat Desa harus
mengetahui landasan perlindungan hukum, serta harus berkoordinasi dengan
masyarakat dalam penyelenggaran Pembangunan desa. Pembangunan Desa
harus sinergis dengan program Pemerintah dan kebutuhan pembangunan Desa
tidak terbatas dengan kebutuhan primer tapi bisa melalui usulan dari
masyarakat. Potensi titik rawan korupsi dengan dana desa yakni tidak
sesuainya dengan aturan dan pelaksanaannya tidak transparan serta tidak
terbuka dengan masyarakat sehingga ada beberapa anggaran dan pelaporan
tidak adanya dukungan administrasi tidak lengkap. Terkait dengan
pelaksanaan Pembanguan Desa harus sesuai dengan SOP. Tahap pelaporan
harus transparan dan diketahui oleh masyarakat," Paparan dari Bapak
Anang zaki (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulonprogo).


  
Dengan diadakannya Pembinaan dan Penyuluhan Kesadaran hukum di Baledesa
Kedungsari Kecamatan Pengasih ini semoga bermanfaat bagi Desa dan
masyarakat serta bisa mendukung Pembangunan Desa. Semoga warga
masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih bisa memahami hukum dan
menyukseskan serta pro aktif dalam pembangunan Desa.

Kecamatan Pengasih : http://pengasih.kulonprogokab.go.id
Versi Online : http://pengasih.kulonprogokab.go.id/article/324/pembinaan-dan-penyuluhan-kesadaran-hukum.html