Pembinaan Dan Penyuluhan Kesadaran Hukum

Selasa, 10 Januari 2017 23:41:27 - Oleh : @ryotrantib

Baledesa Kedungsari

Tim Bola Voli Putri Kec. Pengasih Mengalahkan Kec. Lendah

Pembinaan BPD dan Efektifitas Kinerja BPD

Gala Desa Pengasih Meningkatkan Motivasi Olahraga Rakyat

Gelar Potensi Desa Budaya Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017

Pawai Kirab Budaya Merti Dusun Pedukuhan Cekelan Desa Karangsari

   Pengasih (kecpengasih.com)--Era keterbukaan informasi dan kebebasan yang terjadi saat ini telah membuka mata masyarakat tentang banyaknya pekerjaan yang masih harus dibenahi dibidang penyadaran dan penegakkan hukum di Negara ini. Dengan semakin tingginya intensitas pemberitaan terkait berbagai isu yang terjadi di Indonesia, saat ini masyarakat jadi semakin kritis dan peka dalam menilai masalah-masalah hukum. Namun tidak bisa dipungkiri kepekaan dan daya kritis yang tinggi terhadap permasalahan hukum juga terkadang tidak didukung pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang teori serta aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa upaya hukum yang dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undang, serta keteladanan dari Kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakkan supremasi hukum. dengan begitu diharapkan hukum bisa berfungsi dalam penyelesaian masalah secara adil.

   Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) mengeluarkan peraturan dengan No.PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kebijakan poltik hukum yang ditempuh Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah yang dapat mengatur dan mengurusu urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing Daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Adsministrasi Pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan Pemerintah yang besar pada proses pembangunan sistem administrasi. Pembangunan agar tercapai seperti yang diharapkan maka yang harus diperhatikan adalah adanya Aparat Pemerintah memiliki kualitas yang memadai. Tujuan Pembangunan dapat tercapai dimulai dari jajaran terendah yaitu Pembangunan di tingkat Desa.

   Hakekat Pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat terutama meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat dan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sehingga tercapainya stabilitas keamanan yang sehat dan dinamis.

   Pemerintah Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien serta Pemerintah Kecamatan dituntut untuk berperan aktif dalam usaha pembinaan dan pengawasan administrasi yang dilakukan untuk aparatur Pemerintah Desa sehingga akan terwujud administrasi yang tertib dan dapat mendorong pelaksanaan di Pemrintah wilayah Pedesaan.

   Kondisi masyarakat untuk kesadaran hukum dapat dilihat dari tinjauan segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan bentuk hukum, segi jurnalistik dan dari segi hukum. Serta pelanggaran yang marak saat ini meliputi tindakan kriminal, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna motor, pelanggaran tindak anarkis dan terorisme, korupsi, penyalah gunaan hak, pemerkosaan dan lain-lainnya.

   Pada Senin (09/01/2017) pukul 09.00 WIB bertempat di Baledesa Kedungsari Kecamatan Pengasih diadakan Pembinaan dan Penyluhan Kesadaran Hukum untuk warga masyarakat, dengan dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulonprogo, Camat Kecamatan Pengasih, Sekcam Kecamatan Pengasih, Kasi Trantib Kecamatan Pengasih, Kasi Pemerintah Kecamatan Pengasih, Kapolsek Pengasih, Danramil Pengasih, Bhabinkamtibmas Desa Kedungsari, Babinsa Desa Kedungsari, Kepala Desa (Kades) Kedungsari beserta perangkatnya, Dukuh-dukuh Desa Kedungsari, LKMD, BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih.

   Acara Pembinaan dan Penyuluhan di Baledesa Kedungsari Kecamatan Pengasih dengan mengambil tema " Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Pengeloalaan Keuangan Daerah Khususnya Pengeloalaan Keuangan Desa, " dengan menghadirkan dua nara sumber pemateri yakni dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulonprogo Bapak Anang Zaki ( Kasi Intel ) dan Camat kecamatan Pengasih Bapak santoso, SIP, M.Si serta sebagai pemandu acara pembinaan dan penyuluhan kesadaran hukum yakni Bapak Hartono, SH, M.Hum ( Kasi Trantib Kecamatan Pengasih). Dalam acara Pembinaan dan Penyuluhan Kesadaran Hukum di Baledesa Kedungsari Kecamatan Pengasih dihadir sekitar kurang lebih 100 orang dari warga masyarakat.

   " Diucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak telah hadir dalam acara Pembinaan dan Penyuluhan Kesadaran Hukum ini, serta dengan agenda membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk meteri akan disampaikan dari Kejaksaan negeri Kabupaten Kulonprogo dan Bapak Camat Kecamatan Pengasih. Baru-baru ini kita sering mendengar dengan kejadian dikalangan masyarakat yang berurusan dengan hukum yakni maraknya aksi genk klithih dan melibatkan anak-anak remaja serta organisasi masyarakat yang tidak jelas. Kondisi keadaan warga masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih saat ini adem ayem damai, rukun, dan toleransi antar umat beragama tetap terjaga, " Sambutan dari Kepala Desa Kedungsari ( Bapak Sabingin).

  "Pertisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Pengelolaan Keuangan daerah Khususnya Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai tolok ukur bahwa Dana desa merupakan dan yang sangat menggiurkan sehingga kalo tidak berhati hati dalam pengelolaan keuangannya pasti akan tergiur. Desa yang berada diwilayah Kabupaten Kulonprogo masih banyak yang kebingungan dalam pengelolaan keuangan Dana desa tersebut. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulonprogo akan pro aktif melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa karena dana desa masih rawan untuk dikorupsi. Pengelolaan Dana Desa untuk bukti pendukungnya masih banyak yang belum lengkap dan rawan jika ada temuan dalam penyelewengan dana desa tersebut. Pembanguna Desa merupakan urusan bersama dengan masyarakat dan kepedulian masyarakat dengan pembangunan desa sangat diutamakan. APBDes maupun RAPBDes harus transparan serta diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut berpatisipasi dalam kegiatan pembangunan Desa. Besarnya dana desa yang mengalir ke Desa regulasi relatif baru dan belum dipahami oleh Desa Pemangku kepentingan. Karena ketidak tahuan dalam pengelolaan keuangan Desa akan mengakibatkan munculnya massalah. Masyarakat bisa melakukan pengawasan terkait dengan kinerja pemerintah desa. Seluruh Perangkat Desa harus mengetahui landasan perlindungan hukum, serta harus berkoordinasi dengan masyarakat dalam penyelenggaran Pembangunan desa. Pembangunan Desa harus sinergis dengan program Pemerintah dan kebutuhan pembangunan Desa tidak terbatas dengan kebutuhan primer tapi bisa melalui usulan dari masyarakat. Potensi titik rawan korupsi dengan dana desa yakni tidak sesuainya dengan aturan dan pelaksanaannya tidak transparan serta tidak terbuka dengan masyarakat sehingga ada beberapa anggaran dan pelaporan tidak adanya dukungan administrasi tidak lengkap. Terkait dengan pelaksanaan Pembanguan Desa harus sesuai dengan SOP. Tahap pelaporan harus transparan dan diketahui oleh masyarakat," Paparan dari Bapak Anang zaki (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulonprogo).

   Dengan diadakannya Pembinaan dan Penyuluhan Kesadaran hukum di Baledesa Kedungsari Kecamatan Pengasih ini semoga bermanfaat bagi Desa dan masyarakat serta bisa mendukung Pembangunan Desa. Semoga warga masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih bisa memahami hukum dan menyukseskan serta pro aktif dalam pembangunan Desa.

« Kembali | Kirim | Versi cetak